Apa Itu Renvoi dalam Kepailitan? Pengertian, Prosedur, Jangka Waktu, dan Akibat Hukumnya

Saran bahwa renvoi dapat digunakan untuk menunda pemeriksaan permohonan pailit sampai sengketa perdata mengenai utang selesai tidak tepat apabila perkara Anda masih berada pada tahap pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan belum ada putusan pailit.

Renvoi bukan mekanisme untuk menunda permohonan pailit. Renvoi bekerja pada tahap pencocokan piutang, ketika telah timbul perselisihan mengenai suatu tagihan dalam proses kepailitan.

Berdasarkan keterangan Anda, salah satu pemasok mengajukan permohonan pailit dengan mendalilkan tagihan Rp500.000.000,00. Anda membantah jumlah tersebut karena merasa terdapat kesalahan perhitungan dan persoalan mengenai kesesuaian barang dengan kontrak. Konteks inilah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan Anda, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan benar atau tidaknya tagihan maupun bantahan tersebut.

Pengertian Renvoi dalam Hukum Acara Kepailitan

Landasan normatif renvoi terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Kedudukan Pasal 127 berada dalam bagian Pencocokan Piutang. Artinya, renvoi bukan permohonan penangguhan pemeriksaan pailit sebelum putusan, melainkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tagihan dalam proses kepailitan.

Hal tersebut dipertegas dalam Buku Pedoman yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Pedoman tersebut mendefinisikan renvoi sebagai penyelesaian perselisihan antara Kreditor, Debitor, dan Kurator mengenai jumlah dan/atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas. Renvoi secara prosedural dibawa oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim Pemutus.

Karena itu, Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU bukan dasar hukum renvoi. Pasal 55 mengatur pelaksanaan hak Kreditor pemegang jaminan kebendaan, bukan penyelesaian perselisihan tagihan melalui pencocokan piutang.

Bagaimana Renvoi Diajukan?

Renvoi tidak dimulai sebagai permohonan bebas yang dapat diajukan kapan saja. Perselisihan harus muncul dalam proses pencocokan piutang. Apabila bantahan tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Pengawas, barulah perselisihan tersebut dibawa kepada Majelis Hakim Pemutus.

Praktik Mahkamah Agung menegaskan pentingnya tahapan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 14 September 2023, Mahkamah membatalkan putusan tingkat pertama karena keberatan terhadap tagihan tidak diajukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang dan tidak melalui prosedur renvoi sebagaimana Pasal 127 serta SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.

Dengan demikian, yang menentukan bukan sekadar adanya keberatan terhadap tagihan, tetapi juga apakah keberatan tersebut ditempuh melalui tahapan renvoi yang benar.

Posisi Anda: Renvoi Belum Tepat pada Tahap Ini

Sepanjang perkara Anda memang masih berada pada tahap pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, persoalan utama bukan renvoi, melainkan apakah persyaratan kepailitan dapat dibuktikan.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar lunas. Pasal 8 ayat (4) selanjutnya mengharuskan keadaan tersebut terbukti secara sederhana.

Namun, perbedaan mengenai jumlah utang saja tidak otomatis menyebabkan pembuktian menjadi tidak sederhana. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa perbedaan besarnya jumlah utang antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Karena itu, keberatan Anda mengenai tagihan Rp500.000.000,00 harus dilihat lebih jauh. Persoalan mengenai barang yang menurut Anda tidak sesuai dengan kontrak dapat menjadi relevan apabila bukti menunjukkan bahwa masalah tersebut mempengaruhi ada atau tidaknya kewajiban pembayaran, jumlah kewajiban, atau apakah kewajiban tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Demikian pula, karena Anda hanya menyebut satu pemasok sebagai Pemohon Pailit, belum dapat disimpulkan apakah unsur dua atau lebih Kreditor terpenuhi. Satu Kreditor memang dapat mengajukan permohonan pailit, tetapi Debitor tetap harus terbukti mempunyai dua atau lebih Kreditor.

Apakah Perkara Pailit Dapat Ditunda Sampai Sengketa Perdata Selesai?

Pasal 127 tidak memberikan dasar untuk menunda pemeriksaan permohonan pailit sampai gugatan perdata lain selesai atau berkekuatan hukum tetap.

UU Kepailitan dan PKPU memang mengenal penundaan sidang secara terbatas, tetapi bukan pembekuan pemeriksaan pailit tanpa batas. Pasal 8 ayat (5) bahkan menentukan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan.

Apabila terdapat gugatan perdata lain mengenai hubungan utang yang sama, keberadaannya dapat relevan sebagai materi pembuktian atau argumentasi. Namun keberadaan gugatan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan stay terhadap permohonan pailit.

Renvoi Berbeda dengan PKPU

Renvoi dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai fungsi berbeda.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan kepada Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mengajukan PKPU dengan tujuan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor.

Dengan demikian, PKPU berkaitan dengan rencana penyelesaian kewajiban secara kolektif, sedangkan renvoi berkaitan dengan perselisihan mengenai tagihan dalam pencocokan piutang.

Namun PKPU tidak seharusnya otomatis diajukan hanya karena terdapat permohonan pailit. Jika posisi hukum Anda justru membantah keberadaan atau sifat dapat ditagihnya utang, pengajuan PKPU perlu dianalisis secara sangat hati-hati terhadap posisi hukum dan keadaan keuangan yang sebenarnya.